auntbunnysquilts

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengkaji usulan pemerintah yang akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 15 Mei "Sedang kita kaji, tentunya dalam perspektif penyelenggara pemilu dan juga mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,"kata Ketua KPU Ilham Saputra pada kegiatan penyerahan hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (29/9/2021), seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, jika penyelenggaraan Pemilu 2024 jadi ditetapkan pada 15 Mei, maka akan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan KPU. "Kalaupun nanti, misalnya, (jadi) 15 Mei, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kami sampaikan dalam konsinyering sebelum RDP (rapat dengar pendapat), mungkin pembicaraan suatu dinding terlebih dahulu pada hari ini dan kita bicarakan lagi pada konsinyering berikutnya,"ucap dia. Sebelumnya, KPU mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024. "Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu

Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi atau akrab disapa Awiek mengatakan, penerapan digital atau E-Village Budgeting efektif dalam pengelolaan dana desa khususnya di Banyuwangi. Hal ini disampaikannya saat memaparkan disertasinya yang berjudul 'Pengaruh Pengawasan dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Aplikasi E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur'. Yang bersangkutan pun resmi mendapatkan gelar Doktor dari IPDN pada Selasa 21 September 2021. Menurutnya, penerapan digitalisasi tersebut berkorelasi terhadap berbagai variabel yang tak terbatas hanya di lingkungan inner pemerintah desa sebagai pihak yang berwenang mengelola dana desa. "Dari sisi pengawasan, dimensi koreksi penyimpangan merupakan yang paling dominan dalam memberikan pengaruh terhadap efektifitas pengelolaan dana desa berbasis E-Village Budgeting,"jelas Awiek dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021). Poli

Jakarta - Presiden Jokowi mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaporkan harta kekayaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021. Aturan itu mengatur kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi para PNS. Setidaknya, ada 17 kewajiban dalam aturan tersebut yang harus diikuti oleh para abdi negara. Salah satunya, soal kewajiban melaporkan harta kekayaan. "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"demikian bunyi Pasal 4 huruf e sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Rabu (15/9/2021). PNS yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin sedang hingga berat. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2, pejabat manager dan fungsional yang tak melaporkan harta kekayaan akan diberikan hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 terdiri

Jakarta - Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung mengundurkan diri dari Partai Amanat Nasional (PAN). Lulung memilih kembali bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP.). Sekjen DPP PAN Swirl Soeparno membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, Haji Lulung sudah mengirimkan surat pengunduran diri dan menghubunginya. "Benar Pak Haji Lulung kembali ke rumah lamanya di PPP. Beliau sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya dan telah menghubungi saya lewat telepon untuk menyampaikan niatnya kembali ke PPP,"kata Eddy kepada wartawan, Selasa (7/9/2021). Eddy mengungkapkan, Lulung kembali dengan PPP lantaran ingin memimpin partai berlambang Ka' bah tersebut di DPW PPP DKI Jakarta. Eddy mendukung pilihan Haji Lulung. "Kembali ke PPP memimpin PPP DKI Jakarta jadi beliau akan menjadi ketua DPW PPP DKI Jakarta untuk PPP. Saya secara pribadi mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Haji Lulung selamat dan sukses dalam menjalankan segala ikhtiar

Jakarta - Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani meminta kadernya tetap menjaga soliditas supaya tujuan Ketua Umumnya Prabowo Subianto menjadi calon Presiden di Pemilu 2024 terbatas. Hal itu disampaikan saat rapat Koordinasi DPD Partai Gerindra Lampung yang dilaksanakan di Kota Bumi, Lampung Utara, Selasa (31/8/2021). "Jangan sampai kesalahan kader bisa menjadi penyebab atau penghalang dari tercapainya tujuan partai yakni Prabowo Presiden, Gerindra Menang. Kita harus strong, tidak boleh terlena. Jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan partai seperti korupsi, narkoba, atau perbuatan tidak tercela lainnya,"kata dia. Muzani juga meminta semua anggota DPR dan DPRD dari Gerindra sebagai garda terdepan partai berbenah menyambut Pemilu 2024. Hal sama juga ia pinta kepada pengurus seluruh pengurus Partai Gerindra di semua tingkatan dari pusat sampai ranting. "Untuk bisa tercapainya tujuan partai yakni sebagai partai pemenang pemilu, maka penting bagi