Kembalinya Abraham Lunggana (Haji Lulung) ke PPP Dan Mengundurkan Diri Dari PAN

Jakarta - Abraham Lunggana atau akrab disapa Haji Lulung mengundurkan diri dari Partai Amanat Nasional (PAN). Lulung memilih kembali bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP.).

Sekjen DPP PAN Swirl Soeparno membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, Haji Lulung sudah mengirimkan surat pengunduran diri dan menghubunginya.

"Benar Pak Haji Lulung kembali ke rumah lamanya di PPP. Beliau sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya dan telah menghubungi saya lewat telepon untuk menyampaikan niatnya kembali ke PPP,"kata Eddy kepada wartawan, Selasa (7/9/2021).

Eddy mengungkapkan, Lulung kembali dengan PPP lantaran ingin memimpin partai berlambang Ka' bah tersebut di DPW PPP DKI Jakarta. Eddy mendukung pilihan Haji Lulung.

"Kembali ke PPP memimpin PPP DKI Jakarta jadi beliau akan menjadi ketua DPW PPP DKI Jakarta untuk PPP. Saya secara pribadi mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Haji Lulung selamat dan sukses dalam menjalankan segala ikhtiarnya,"ungkapnya.

Merasa Kehilangan

Meski begitu, Eddy mengaku PAN merasa kehilangan dengan baliknya Lulung ke PPP. Terlebih, dirinya pada periode ini sama-sama berjuang di Komisi VII DPR RI yang membawahi isu-isu Minerba.

"Tetapi ya saya mau tidak mau menghormati keputusan Pak Haji Lulung untuk pindah ke PPP sebagai saudara saya ingin menyampaikan kita tetap akan bersilaturahmi jadi silahturahmi ini akan tetap terjalin meskipun sudah berbeda perahu ke depannya,"Tutupnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prabowo Angkat Bicara Terkait Dirinya Akan Maju Atau Tidak Pada Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara soal keinginan menjadi calon presiden di ajang Pilpres 2024 . Diketahui, kader partai berlambang burung garuda ini banyak yang memintanya untuk bertarung di Pemilu 2024. Meski demikian, menurut dia, maju atau tidaknya di ajang Pilpres 2024 belum bisa diputuskan sekarang. "Ya kita lihatlah, masih jauh 2024,"kata Prabowo, di Jakarta, Jumat (17/12/2021). Pria yang juga duduk sebagai Menteri Pertahanan ini juga tak mau merespon soal elektabiltasnya yang tinggi di sejumlah lembaga survei jika dirinya maju sebagai capres. "Kita tidak berbicara dulu ya, nanti aja,"kata Prabowo. Elektabilitas Tinggi Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Publik Testimonial Putro Mas Gunawan menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi sebesar 23 persen. Kata dia, data tersebut mengungguli elektabilitas sejumlah tokoh politik lainnya. Lalu disusul Gubernur DKI Jak
Baca selengkapnya

Jokowi Mewajibkan PNS Membuat laporan Harta Kekayaan

Jakarta - Presiden Jokowi mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaporkan harta kekayaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021. Aturan itu mengatur kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi para PNS. Setidaknya, ada 17 kewajiban dalam aturan tersebut yang harus diikuti oleh para abdi negara. Salah satunya, soal kewajiban melaporkan harta kekayaan. "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"demikian bunyi Pasal 4 huruf e sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Rabu (15/9/2021). PNS yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin sedang hingga berat. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2, pejabat manager dan fungsional yang tak melaporkan harta kekayaan akan diberikan hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 terdiri
Baca selengkapnya

KPU Mengkaji Usulan Pemerintah Yang Akan Gelar Pemilu Pada 15 Mei 2024

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengkaji usulan pemerintah yang akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 15 Mei "Sedang kita kaji, tentunya dalam perspektif penyelenggara pemilu dan juga mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,"kata Ketua KPU Ilham Saputra pada kegiatan penyerahan hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (29/9/2021), seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, jika penyelenggaraan Pemilu 2024 jadi ditetapkan pada 15 Mei, maka akan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan KPU. "Kalaupun nanti, misalnya, (jadi) 15 Mei, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kami sampaikan dalam konsinyering sebelum RDP (rapat dengar pendapat), mungkin pembicaraan suatu dinding terlebih dahulu pada hari ini dan kita bicarakan lagi pada konsinyering berikutnya,"ucap dia. Sebelumnya, KPU mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024. "Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu
Baca selengkapnya