Prabowo Angkat Bicara Terkait Dirinya Akan Maju Atau Tidak Pada Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara soal keinginan menjadi calon presiden di ajang Pilpres 2024. Diketahui, kader partai berlambang burung garuda ini banyak yang memintanya untuk bertarung di Pemilu 2024.

Meski demikian, menurut dia, maju atau tidaknya di ajang Pilpres 2024 belum bisa diputuskan sekarang. "Ya kita lihatlah, masih jauh 2024,"kata Prabowo, di Jakarta, Jumat (17/12/2021).

Pria yang juga duduk sebagai Menteri Pertahanan ini juga tak mau merespon soal elektabiltasnya yang tinggi di sejumlah lembaga survei jika dirinya maju sebagai capres.

"Kita tidak berbicara dulu ya, nanti aja,"kata Prabowo.

Elektabilitas Tinggi

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Publik Testimonial Putro Mas Gunawan menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi sebesar 23 persen.

Kata dia, data tersebut mengungguli elektabilitas sejumlah tokoh politik lainnya. Lalu disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 13,7 persen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 13,4 persen.

Kemudian ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 10,1 persen dan Menparekraf Sandiaga Uno 10 persen.

"Dalam pertanyaan tentang elektabilitas posisi pertama masih dikuasai Prabowo yang terus ditempel oleh Anies dan Ganjar. Persaingan semakin menarik dengan mulai mendekatkanya Ridwan Kamil dan Sandi ke posisi 2 dan 3,"kata Putro dalam konferensi pers, Selasa (14/12/2021).

Kemudian posisi kelima yaitu Katua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 5,2 persen, Ketua DPR RI Puan Maharani 3,9 persen, Menkeu Sri Mulyani 3,4 persen, dan Mensos Tri Rismaharini 2,9 persen.

Selain itu, Putro juga menyatakan Prabowo lebih populer mengungguli nama-nama tokoh politik lainnya. Yakni 93,7 persen responden mengaku mengenal sosok Prabowo Subianto.

"Kemudian disusul 89,5 persen mereka mengenal sosok Sandiaga Uno. Kemudian 77,6 persen mereka mengenal sosok Anies Baswedan, dan 70,9 persen mereka mengenal sosok Ganjar Pranowo," ucapnya.

Survei tersebut digelar 25 November hingga 5 Desember 2021, melalui wawancara tatap muka terhadap 1.230 responden berusia 17 ke atas di 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error 2,8 persen.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demi Menghadiri Secara Langsung Acara Bimbingan Teknis Nasional PSI, Grace Nathalie Jalani Karantina 10 Hari

Jakarta - Setelah sekian lama tidak tampil secara langsung karena kesibukan kuliah di Singapura, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) Grace Natalie terlihat tampil berbicara di acara Bimbingan Teknis (Bimbingan Teknis) Nasional PSI di Hotel Aryaduta, Jakarta. Grace menjalani karantina sepuluh hari agar bisa menghadiri acara PSI secara tatap muka. "Sebagai warga negara yang baik, saya mengikuti karantina selama sepuluh hari di Jakarta agar bisa hadir secara langsung, melepas kangen bersama Bro dan Sis dari seluruh Indonesia,"ungkap Grace dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/12/2021). Grace menyampaikan rasa kangennya pada kader dan pengurus PSI. "Saya kangen atmosfir politik PSI, kangen ikut turun meyakinkan rakyat Indonesia, kangen ikut berjuang dan bekeringat bersama Bro dan Sis semuanya,"ujarnya. Elegance menambahkan dirinya memang sedang kuliah di luar negeri. Namun Ia meminta agar mempercaya bahwa hati dan pikiranny
Baca selengkapnya

Jokowi Mewajibkan PNS Membuat laporan Harta Kekayaan

Jakarta - Presiden Jokowi mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaporkan harta kekayaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021. Aturan itu mengatur kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi para PNS. Setidaknya, ada 17 kewajiban dalam aturan tersebut yang harus diikuti oleh para abdi negara. Salah satunya, soal kewajiban melaporkan harta kekayaan. "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"demikian bunyi Pasal 4 huruf e sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Rabu (15/9/2021). PNS yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin sedang hingga berat. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2, pejabat manager dan fungsional yang tak melaporkan harta kekayaan akan diberikan hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 terdiri
Baca selengkapnya