Usai Akun Twitter di Suspend, PKS Minta Ade Armando cs Introspeksi Diri

Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan pesan kepada Ade Armando cs yang akun twitternya di-suspend. Menurut Mardani, Ade Armando sc seharusnya bisa introspeksi diri.

"Pertama, semua harus ikut aturan. Baik oposisi atau koalisi. Aturan jelas, jangan sebar scam dan konten yang merusak. Kedua, take pleasure in aja. Suspend itu bermakna kita perlu introspeksi," ujar Mardani saat dihubungi, Minggu (8/8/2021).

Mardani menyebut beberapa kali dia dan teman-temanya mendapat put on hold dan sejenisnya. Peristiwa itu jadi pembelajaran untuk Mardani.

"Kami juga beberapa kali kena dan perbaiki diri, habis itu jalan lagi. Ketiga, ini jadi pelajaran agar ruang publik kita agar diisi dengan ide dan gagasan terbaik yang sehat," ucapnya.

Di Indonesia, terjadi beberapa kali tokoh mengalami masalah di akun media sosialnya. Menurut Mardani, hal itu wajar bagi Indonesia.

"Wajar, kita masih belajar berdemokrasi. Asal mau memperbaiki diri," katanya.

Akun twitter Ade Armando cs Di-Suspend

Akun Twitter pegiat media sosial Ade Armando kena suspend. Meski demikian, Ade Armando tak menganggapnya sebagai pembungkaman berekspresi.

"Akun Twitter saya di-suspend. Apakah saya harus bikin drama bahwa terjadi pembungkaman ekspresi? Bahwa ada penindasan demokrasi? Ya enggak lah. Ya suka-suka Twitter-lah," ujar Ade Armando yang juga dosen di Universitas Indonesia ini, Minggu (8/8/2021).

Ade Armando menduga ini ulah pasukan cyber. Ade Armando mengaku tidak tahu konten mana yang membuat akun Twitter-nya dilaporkan.

"Kelihatannya ada pasukan cyber yang ramai-ramai melaporkan akun saya sehingga seolah-olah saya itu menyebarkan aturan Twitter," kata Ade Armando kepada wartawan, Minggu (8/8/2021).

"Tidak jelas konten yang mana," katanya.

Selain akun Twitter-nya, Ade Armando menyebut serangan itu ditujukan kepada Denny Siregar hingga Eko Kuntadhi. Menurutnya, serangan ini pekerjaan kelompok.

"Yang diserang itu juga akun Denny Siregar, Eko Kuntadhi, Ferdinand Hutahean, dan seterusnya. Jadi jelas bukan kerjaan perorangan," ujar Ade Armando.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prabowo Angkat Bicara Terkait Dirinya Akan Maju Atau Tidak Pada Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara soal keinginan menjadi calon presiden di ajang Pilpres 2024 . Diketahui, kader partai berlambang burung garuda ini banyak yang memintanya untuk bertarung di Pemilu 2024. Meski demikian, menurut dia, maju atau tidaknya di ajang Pilpres 2024 belum bisa diputuskan sekarang. "Ya kita lihatlah, masih jauh 2024,"kata Prabowo, di Jakarta, Jumat (17/12/2021). Pria yang juga duduk sebagai Menteri Pertahanan ini juga tak mau merespon soal elektabiltasnya yang tinggi di sejumlah lembaga survei jika dirinya maju sebagai capres. "Kita tidak berbicara dulu ya, nanti aja,"kata Prabowo. Elektabilitas Tinggi Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Publik Testimonial Putro Mas Gunawan menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi sebesar 23 persen. Kata dia, data tersebut mengungguli elektabilitas sejumlah tokoh politik lainnya. Lalu disusul Gubernur DKI Jak
Baca selengkapnya

Jokowi Mewajibkan PNS Membuat laporan Harta Kekayaan

Jakarta - Presiden Jokowi mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaporkan harta kekayaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021. Aturan itu mengatur kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi para PNS. Setidaknya, ada 17 kewajiban dalam aturan tersebut yang harus diikuti oleh para abdi negara. Salah satunya, soal kewajiban melaporkan harta kekayaan. "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"demikian bunyi Pasal 4 huruf e sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Rabu (15/9/2021). PNS yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin sedang hingga berat. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2, pejabat manager dan fungsional yang tak melaporkan harta kekayaan akan diberikan hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 terdiri
Baca selengkapnya

KPU Mengkaji Usulan Pemerintah Yang Akan Gelar Pemilu Pada 15 Mei 2024

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengkaji usulan pemerintah yang akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 15 Mei "Sedang kita kaji, tentunya dalam perspektif penyelenggara pemilu dan juga mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,"kata Ketua KPU Ilham Saputra pada kegiatan penyerahan hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (29/9/2021), seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, jika penyelenggaraan Pemilu 2024 jadi ditetapkan pada 15 Mei, maka akan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan KPU. "Kalaupun nanti, misalnya, (jadi) 15 Mei, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kami sampaikan dalam konsinyering sebelum RDP (rapat dengar pendapat), mungkin pembicaraan suatu dinding terlebih dahulu pada hari ini dan kita bicarakan lagi pada konsinyering berikutnya,"ucap dia. Sebelumnya, KPU mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024. "Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu
Baca selengkapnya