Ketua MPRMeminta Pemerintah Memberikan Kepastian Terkait Jadwal Umroh Kepada Masyarakat

Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta pemerintah menjelaskan kepastian jadwal umrah kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari keraguan bagi masyarakat yang sudah membayar.

"Perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan,"kata dia dalam keterangan tertulis Rabu 27 Oktober 2021. Seperti dilansir dari Antara, Politikus Golkar ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa masih ada hal yang perlu dibenahi sebelum keberangkatan umrah.

Bamsoet juga meminta Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk segera merampungkan dan menyampaikan aturan teknis penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19.

"Khususnya yang terkait dengan vaksin boster hingga aturan karantina yang berlaku di Arab Saudi,"jelas dia.

Bamsoet meminta komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk terus mengupayakan penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dengan melakukan diplomasi serta komunikasi yang baik dengan pihak Saudi.

Hampir tiga pekan sejak Menteri Luar Negeri mengumumkan nota diplomatik Kerajaan Arab Saudi soal umrah, kepastian pemberangkatan belum juga mewujud.

Kemenag Siapkan Skema Satu Pintu

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama telah menyiapkan skema satu pintu bagi jemaah Indonesia yang akan melaksanakan ibadah umrah. Menurut dia, skema ini sebagai cara penerapan protokol kesehatan sebelum keberangkatan di masa pandemi saat izin dari Saudi sudah diberikan untuk Indonesia.

"Umrah akan dicoba satu pintu dan akan menggunakan Asrama Haji. Wacana satu pintu ini dimana aturan kesehatan protapnya sebelum berangkat harus ada karantina, jadi umrah rasa haji," kata Saiful saat gelar sosialisasi persiapan penyelenggaraan haji 2022 dan umrah 2021 di Hotel Grand Orchardz, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Saiful melanjutkan, selain jemaah umrah akan dikarantina, nantinya tes PCR dan pemeriksaan vaksin akan dikerjasamakan bersama Kementerian Kesehatan. "Jadi kalau sudah bisa melaksanakan ini (umrah) clear dan Insyaallah haji akan lancar,"jelas dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prabowo Angkat Bicara Terkait Dirinya Akan Maju Atau Tidak Pada Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara soal keinginan menjadi calon presiden di ajang Pilpres 2024 . Diketahui, kader partai berlambang burung garuda ini banyak yang memintanya untuk bertarung di Pemilu 2024. Meski demikian, menurut dia, maju atau tidaknya di ajang Pilpres 2024 belum bisa diputuskan sekarang. "Ya kita lihatlah, masih jauh 2024,"kata Prabowo, di Jakarta, Jumat (17/12/2021). Pria yang juga duduk sebagai Menteri Pertahanan ini juga tak mau merespon soal elektabiltasnya yang tinggi di sejumlah lembaga survei jika dirinya maju sebagai capres. "Kita tidak berbicara dulu ya, nanti aja,"kata Prabowo. Elektabilitas Tinggi Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Publik Testimonial Putro Mas Gunawan menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi sebesar 23 persen. Kata dia, data tersebut mengungguli elektabilitas sejumlah tokoh politik lainnya. Lalu disusul Gubernur DKI Jak
Baca selengkapnya

Jokowi Mewajibkan PNS Membuat laporan Harta Kekayaan

Jakarta - Presiden Jokowi mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaporkan harta kekayaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021. Aturan itu mengatur kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi para PNS. Setidaknya, ada 17 kewajiban dalam aturan tersebut yang harus diikuti oleh para abdi negara. Salah satunya, soal kewajiban melaporkan harta kekayaan. "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"demikian bunyi Pasal 4 huruf e sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Rabu (15/9/2021). PNS yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin sedang hingga berat. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2, pejabat manager dan fungsional yang tak melaporkan harta kekayaan akan diberikan hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 terdiri
Baca selengkapnya

KPU Mengkaji Usulan Pemerintah Yang Akan Gelar Pemilu Pada 15 Mei 2024

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengkaji usulan pemerintah yang akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 15 Mei "Sedang kita kaji, tentunya dalam perspektif penyelenggara pemilu dan juga mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,"kata Ketua KPU Ilham Saputra pada kegiatan penyerahan hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (29/9/2021), seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, jika penyelenggaraan Pemilu 2024 jadi ditetapkan pada 15 Mei, maka akan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan KPU. "Kalaupun nanti, misalnya, (jadi) 15 Mei, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kami sampaikan dalam konsinyering sebelum RDP (rapat dengar pendapat), mungkin pembicaraan suatu dinding terlebih dahulu pada hari ini dan kita bicarakan lagi pada konsinyering berikutnya,"ucap dia. Sebelumnya, KPU mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024. "Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu
Baca selengkapnya