Pemerintah Kota Bogor Akan Siapkan Rp 150 Miliar Untuk Pilkada 2024

Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor, menetapkan persetujuan bersama tentang Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2024 dalam Sidang Paripurna, Kamis (25/11).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, dalam persetujuan bersama itu, mengatur besaran dana cadangan pemilihan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor 2024, untuk dimasukkan ke APBD Kabupaten Bogor tahun 2022 dan 2023.

"Kan yang diajukan KPU Kabupaten Bogor Rp150 miliar. Kita anggarkan secara bertahap. Pada 2020 kita alokasikan Rp50 miliar dan 2023 dialokasikan Rp100 miliar," kata Iwan Setiawan.

Iwan mengatakan penganggaran secara bertahap, karena berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahub 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyediaan dana cadangan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Iwan menjelaskan, dana cadangan tersebut bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi.

"Karena DAK, pinjaman dan penerimaan lain, penggunaannya dibatasi untuk pengeluarab tertentu, untuk menunjang kelancaran pemilihan bupati dan wakil bupati 2024," kata Iwan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketum Partai Demokrat AHY Ajak Kader Sulteng Meraih Kemenangan Pada Pemilu 2024

Sulteng -  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak kader Partai Demokrat di Sulawesi Tengah merapatkan barisan untuk merebut kejayaan partai. Ajakan itu disampaikan dalam pidato secara online saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Demokrat Sulawesi Tengah, Jumat (4/2). "Jadikan Muscab sebagai kekuatan kita untuk meraih kemenangan Partai Demokrat di Sulteng. Muscab momentum penting, karena saya yakin kerinduan masyarakat Sulteng terhadap Partai Demokrat. karena itu yang kita harus bangkit untuk mensejahterakan rakyat," katanya. Dia berharap kader Partai Demokrat di Sulteng dapat memenangkan pesta demokrasi di pemilu 2024, pilpres, pileg dan pilkada. Sementara itu di tempat kegiatan, Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menjelaskan, Muscab serentak se Provinsi Sulteng yang berlangsung 4-5 Februari ini adalah bagian dari konsolidasi interior partai. Ada 13 DPC yang melaksanakan Muscab. Menurutnya, Muscab sebagai salah satu...
Baca selengkapnya

Pengamat Politik: Sandiaga Uno Berpeluang Maju Pilpres 2024 Jika Prabowo Tidak Bersedia Maju

Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengaku pesimis Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal kembali maju mencalonkan diri pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dia memandang hiruk pikuk kabar soal majunya Prabowo dalam Pilpres 2024 tak lebih dari aspirasi kader Gerindra di bawah. "Hingar bingar Prabowo maju kembali sebenarnya bagian dari upaya menyolidkan barisan Gerindra sambil lalu 'meledek' figur lain yang birahi nyapresnya besar tapi tak punya partai,"ujar Adi kepada Wartawan, Selasa (12/10/2021). Daripada memilih Prabowo, dia menyarankan Gerindra mengusung Sandiaga Uno untuk maju ke Pilpes 2024. Meski demikian, itu menunggu sikap dari pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan bersedia atau tidak. "Prabowo belum menyatakan siap atau tidak. Di situlah peluang Sandi. Andai Prabowo tak bersedia maju, opsi realistisnya hanya Sandiaga Uno yang paling mungkin didorong Prabowo. Apapun judulnya,...
Baca selengkapnya

Terkait Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah Dapat Diubah Oleh Presiden, DPR Nyatakan Jika Asumsi Tersebut Harus Dikaji

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut kemungkinan perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang habis 2022 dan 2023 terbuka. Presiden dinilai dapat mengubah aturan perundangan untuk memperpanjang kepala daerah. Namun, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia mengatakan, asumsi tersebut harus dikaji. Sebab, mengubah undang-undang harus revisi di DPR atau dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). "Saya kira itu harus dikaji lagi asumsi bahwa aturan itu bisa (diubah), karena itu kan undang-undang, kan undang-undang itu kalau mau diubah harus revisi undang-undang atau Perppu,"ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Doli mengingatkan, Perppu meski dikeluarkan presiden harus dibahas bersama DPR. Jadi tidak otomatis presiden bisa mengubah aturan terkait masa jabatan kepala daerah dalam UU Pilkada. "Perppu kan juga harus dibahas dengan DPR, jadi maksudnya tidak otomatis itu kewenangan Pak Presiden ...
Baca selengkapnya