Pemerintah Kota Bogor Akan Siapkan Rp 150 Miliar Untuk Pilkada 2024

Bogor - Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor, menetapkan persetujuan bersama tentang Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2024 dalam Sidang Paripurna, Kamis (25/11).

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, dalam persetujuan bersama itu, mengatur besaran dana cadangan pemilihan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor 2024, untuk dimasukkan ke APBD Kabupaten Bogor tahun 2022 dan 2023.

"Kan yang diajukan KPU Kabupaten Bogor Rp150 miliar. Kita anggarkan secara bertahap. Pada 2020 kita alokasikan Rp50 miliar dan 2023 dialokasikan Rp100 miliar," kata Iwan Setiawan.

Iwan mengatakan penganggaran secara bertahap, karena berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahub 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyediaan dana cadangan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Iwan menjelaskan, dana cadangan tersebut bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi.

"Karena DAK, pinjaman dan penerimaan lain, penggunaannya dibatasi untuk pengeluarab tertentu, untuk menunjang kelancaran pemilihan bupati dan wakil bupati 2024," kata Iwan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prabowo Angkat Bicara Terkait Dirinya Akan Maju Atau Tidak Pada Pilpres 2024

Jakarta - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara soal keinginan menjadi calon presiden di ajang Pilpres 2024 . Diketahui, kader partai berlambang burung garuda ini banyak yang memintanya untuk bertarung di Pemilu 2024. Meski demikian, menurut dia, maju atau tidaknya di ajang Pilpres 2024 belum bisa diputuskan sekarang. "Ya kita lihatlah, masih jauh 2024,"kata Prabowo, di Jakarta, Jumat (17/12/2021). Pria yang juga duduk sebagai Menteri Pertahanan ini juga tak mau merespon soal elektabiltasnya yang tinggi di sejumlah lembaga survei jika dirinya maju sebagai capres. "Kita tidak berbicara dulu ya, nanti aja,"kata Prabowo. Elektabilitas Tinggi Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Publik Testimonial Putro Mas Gunawan menyatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali meraih elektabilitas tertinggi sebesar 23 persen. Kata dia, data tersebut mengungguli elektabilitas sejumlah tokoh politik lainnya. Lalu disusul Gubernur DKI Jak
Baca selengkapnya

Jokowi Mewajibkan PNS Membuat laporan Harta Kekayaan

Jakarta - Presiden Jokowi mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaporkan harta kekayaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021. Aturan itu mengatur kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi para PNS. Setidaknya, ada 17 kewajiban dalam aturan tersebut yang harus diikuti oleh para abdi negara. Salah satunya, soal kewajiban melaporkan harta kekayaan. "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"demikian bunyi Pasal 4 huruf e sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Rabu (15/9/2021). PNS yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin sedang hingga berat. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2, pejabat manager dan fungsional yang tak melaporkan harta kekayaan akan diberikan hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 terdiri
Baca selengkapnya

KPU Mengkaji Usulan Pemerintah Yang Akan Gelar Pemilu Pada 15 Mei 2024

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengkaji usulan pemerintah yang akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 15 Mei "Sedang kita kaji, tentunya dalam perspektif penyelenggara pemilu dan juga mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada,"kata Ketua KPU Ilham Saputra pada kegiatan penyerahan hasil Pemilu 2019 di Jakarta, Rabu (29/9/2021), seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan, jika penyelenggaraan Pemilu 2024 jadi ditetapkan pada 15 Mei, maka akan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan KPU. "Kalaupun nanti, misalnya, (jadi) 15 Mei, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan kami sampaikan dalam konsinyering sebelum RDP (rapat dengar pendapat), mungkin pembicaraan suatu dinding terlebih dahulu pada hari ini dan kita bicarakan lagi pada konsinyering berikutnya,"ucap dia. Sebelumnya, KPU mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024. "Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu
Baca selengkapnya